Dua perahu berserta anak buah kapal (ABK) milik nelayan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban selamat dari perompak. Seluruh perlengkapan dan hasil tangkapan dijarah. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut.http://kursrupiah.net/keterbukaan-langkah-cerdas-mengelola-keuangan-rumah-tangga/3265/
Insiden penjarahan itu terjadi di sekitar Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, 13 April 2016 lalu. Selama 3 hari seluruh ABK ditawan, dan perlengkapan perahunya dilucuti. “Beruntung semua ABK selamat dan sekarang mereka sudah kembali ke kampung halamannya,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tuban, Sunarto, Selasa (19/4).
Pasca mendapat laporan dari salah satu nelayan Palang, DKP langsung berkoordinasi dengan DKP Provinsi Jawa Timur, Polres Gresik, dan Satuan Polisi Air (Sat- polair) wilayah setempat. Lantaran Pulau Bawean masih wilayah Gresik, hanya berjarak 80 mil atau 120 kilometer dari darat. “ Tindakan tersebut murni kriminal dan langsung ditindak satuan kemanan Gresik,” imbuh Narto.
Insiden penjarahan ini termasuk perdana di Jawa Timur. Menurut catatannya belum ada laporan tentang adanya perompak dari nelayan setempat.
Sesuai pengakuan nelayan Palang, ketika dua perahu berdekatan dengan Pulau Bawean mendadak didatangi beberapa perahu bersenjata tajam, dan meminta seluruh perlengkapan diserahkan. “Mulai bahan bakar minyak, hasil tangkapan, serta alat tangkap dijarah,” tambahnya.
Tak membutuhkan waktu lama untuk bernegoisasi, seluruh satuan keamanan dikerahkan dan berhasil melumpuhkan perompak kecil tersebut. “Atas insiden ini nelayan harus lebih berhati-hati,” harapnya.
sumber: radar gresik
Kamis, 21 April 2016
produktivitas usaha di gresik menurun, banyak pekerja di PHK
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat awasl tahun 2016, terjadi penurunan produktivitas usaha. Untuk menghdapai penurunan ini, para pelaku usaha terus menggali terobosoan agar tetap bertahan. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Kota (DPK) Apindo Gresik, Tri Andhi Suprihartono pada pertemuan Apindo. Pertemuan ini diharapkan melahirkan beberapa terobosan baru untuk menghadapi penurunan produktivitas usaha. “Ya salahsatunya melalui employment engagment atau peningkatan hubungan keterikatan buruh dan perusahaan,” terang Andhi. http://kursrupiah.net/ingin-tarif-hotel-promo-di-jakarta-cek-daftarnya/3232/
Disebutkan, penurunan produktivitas usaha industrial sebanyak 30 persen itu dipicu dari sejumlah faktor. Di antaranya, kurangnya keberpihakan regulasi pemerintah terhadap pengusaha, hingga besarnya gejolak yang terjadi antara pengusaha dan pekerja.
“Kami mendorong agar hubungan industrial antara pemerintah, pengusaha dan pekerja bisa lebih baik. Sebab, masing-masing komponen ini memiliki peran sebesar 30 persen terhadap produktivitas usaha industri,” ujarnya.
Andhi menyebutkan, selama kurun waktu 2015 terjadi peningkatan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Gresik. Jika pada 2014 jumlahnya mencapai 4.000 pekerja pada tahun 2015 mencapai 10.000 pekerja. Sementara hingga Maret lalu, tercatat sudah ada 2.500 pekerja yang di-PHK. “Mayoritas yang melakukan PHK industri yang bergerak dibidang manufaktur. Hal ini dipicu turunnya produktivitas usaha perusahaan,” terangnya.
Melalui employment engagment, imbuh Andhi, Apindo mendorong perusahaan untuk memenuhi hak normatif para pekerja. Selain itu, Apindo juga meminta pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan penyetaraan upah ditingkat provinsi.
Sementara itu, Pengamat Hubungan Industrial Unair Dimas Aryo Wicaksono yang hadir pada pertemuan tersebut menilai, persoalan hubungan industrial di Kabupaten Gresik saat ini sangat urgent untuk diselesaikan. Sebab, isu kenaikan upah yang selalu digemborkan kaum buruh membuat produktivitas perusahaan menurun.
“Jika upah yang dituntut terlalu tinggi dapat membuat perusahaan gulung tikar karena tidak semua perusahaan dapat menahan beban kenaikan upah. Maka dari itu Employment Engagment ini sangat penting,”tandasnya.
sumber: Radar gresik
Disebutkan, penurunan produktivitas usaha industrial sebanyak 30 persen itu dipicu dari sejumlah faktor. Di antaranya, kurangnya keberpihakan regulasi pemerintah terhadap pengusaha, hingga besarnya gejolak yang terjadi antara pengusaha dan pekerja.
“Kami mendorong agar hubungan industrial antara pemerintah, pengusaha dan pekerja bisa lebih baik. Sebab, masing-masing komponen ini memiliki peran sebesar 30 persen terhadap produktivitas usaha industri,” ujarnya.
Andhi menyebutkan, selama kurun waktu 2015 terjadi peningkatan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Gresik. Jika pada 2014 jumlahnya mencapai 4.000 pekerja pada tahun 2015 mencapai 10.000 pekerja. Sementara hingga Maret lalu, tercatat sudah ada 2.500 pekerja yang di-PHK. “Mayoritas yang melakukan PHK industri yang bergerak dibidang manufaktur. Hal ini dipicu turunnya produktivitas usaha perusahaan,” terangnya.
Melalui employment engagment, imbuh Andhi, Apindo mendorong perusahaan untuk memenuhi hak normatif para pekerja. Selain itu, Apindo juga meminta pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan penyetaraan upah ditingkat provinsi.
Sementara itu, Pengamat Hubungan Industrial Unair Dimas Aryo Wicaksono yang hadir pada pertemuan tersebut menilai, persoalan hubungan industrial di Kabupaten Gresik saat ini sangat urgent untuk diselesaikan. Sebab, isu kenaikan upah yang selalu digemborkan kaum buruh membuat produktivitas perusahaan menurun.
“Jika upah yang dituntut terlalu tinggi dapat membuat perusahaan gulung tikar karena tidak semua perusahaan dapat menahan beban kenaikan upah. Maka dari itu Employment Engagment ini sangat penting,”tandasnya.
sumber: Radar gresik
Infrastruktur di indonesia timur terus dibenahi
JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan terus di lakukan untuk mengejar ketertingalan di wilayah Timur Indonesia. Kesenjangan infrastruktur ini yang dianggap sebagai penyebab munculnya disparitas harga. “Konektvitas antar wilayah terus kita kembangkan untuk memudahkan pendistribusian barang dan manusia,” ucap Ignasius Jonan dalam dikusi yang dilakukan Jawa Pos Group di Jakarta, kemarin (20/4). http://kursrupiah.net/donald-trump-mimpi-buruk-anak-anak-as/3191/
Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia itu mengakui pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan singkat karena butuh kons truksi dan persiapan matang. Dia mencontohkan pembangunan bandara dengan titik poin perpanjangan landasan pacu di setiap bandara. Ini penting agar pesawat wide body (pesawat besar) bisa mendarat di setiap bandara. Salah satu usulan yang disam pai kan Jonan, sapaannya, adalah ukuran runway (landasan pacu) 1.600 m x 30 m dan 2.400 m x 45 m. Dia menjanjikan hingga 2019 seluruh bandara sudah memiliki landas pacu yang lebih panjang dan lebar, sehingga pesawat lebih besar bisa melayani seluruh rute penerbangan.
“Dengan semakin panjang dan lebar runway , memung kinkan bagi pesawat untuk mengangkut penumpang dalam jumlah lebih besar, untuk lebih menghemat biaya operasional,” lanjut pria kelahiran Surabaya itu. Berdasarkan data yang dihimpun Radar Surabaya dari Kementerian Perhubungan, di Indonesia terdapat 235 bandara. Jumlah tersebut terdiri dari 13 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I dan II, sedangkan sisanya sebanyak 190 bandara dikelola Kemen trian Perhubungan dan pemerintah daerah.
sumber: radar surabaya
Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia itu mengakui pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan singkat karena butuh kons truksi dan persiapan matang. Dia mencontohkan pembangunan bandara dengan titik poin perpanjangan landasan pacu di setiap bandara. Ini penting agar pesawat wide body (pesawat besar) bisa mendarat di setiap bandara. Salah satu usulan yang disam pai kan Jonan, sapaannya, adalah ukuran runway (landasan pacu) 1.600 m x 30 m dan 2.400 m x 45 m. Dia menjanjikan hingga 2019 seluruh bandara sudah memiliki landas pacu yang lebih panjang dan lebar, sehingga pesawat lebih besar bisa melayani seluruh rute penerbangan.
“Dengan semakin panjang dan lebar runway , memung kinkan bagi pesawat untuk mengangkut penumpang dalam jumlah lebih besar, untuk lebih menghemat biaya operasional,” lanjut pria kelahiran Surabaya itu. Berdasarkan data yang dihimpun Radar Surabaya dari Kementerian Perhubungan, di Indonesia terdapat 235 bandara. Jumlah tersebut terdiri dari 13 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I dan II, sedangkan sisanya sebanyak 190 bandara dikelola Kemen trian Perhubungan dan pemerintah daerah.
sumber: radar surabaya
Laba bank BNI Syariah tak terpengaruh kondisi ekonomi yang belum stabil
JAKARTA –Kondisi ekonomi yang belum stabil sepenuhnya tidak mengurangi laba BNI Syariah yang disokong oleh ekspansi pembiayaan. Tingginya sektor pembiayaan ini mampu membuat Anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia Tbk itu mencatatkan laba bersih mencapai Rp 75,18 miliar sepanjang triwulan pertama tahun ini. Plt Dirut BNI Syariah Imam Teguh Samtono mengungkapkan bahwa BNI Syariah mampu mencatatkan pembiayaan sebesar Rp 18,04 Triliun yang sebagian besar ditujukan untuk pembiayaan konsumtif yang berkontribusi 53,18 persen. http://kursrupiah.net/ricky-elson-siapkan-kincir-angin-penari-langit-generasi-kedua/3270/
Sedangkan di posisi kedua adalah pembiayaan produktif/ SME yang berkontribusi 22,2 persen. “Pembiayaan konsumtif sebagian besar portofolio pembiayaan adalah BNI Griya iB Hasanah sebesar 85,99 persen,” ujar Plt Dirut BNI Syariah Imam Teguh Samtono kepada pers di Jakarta, kemarin (20/4). Dia menambahkan bahwa Seiring dengan pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 20,07 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tercatat Rp 3,49 Triliun dengan rasio Tabungan dan Giro (CASA) sebesar 45,06 persen.
”Alhamdulillah, meski kondisi ekonomi belum menunjukkan perbaikan tahun ini, kinerja BNI Syariah di buka dengan cukup baik,” imbuh Imam. Dia menambahkan Pencapaian kinerja bisnis tersebut tetap memperhatikan kualitas pembiayaan dimana NPF triwulan pertama 2016 tetap terjaga di level 2,77 persen. Sementara itu, BNI Syariah sepanjang kuartal I 2016 mencatatkan aset sebesar Rp 24,67 triliun, tumbuh 20,35 persen dibanding periode Maret 2015 yang tercatat sebesar Rp 20,50 triliun.
“Pertumbuhan aset didorong oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 14,95 persen dan pertumbuhan DPK sebesar 20,07 persen dari tahun sebelumnya pada periode yang sama,” kata Imam. Pertumbuhan kinerja yang positif ini tidak lepas dari peran BNI sebagai induk perusahaan yang terus mensinergikan BNI Syariah dengan induk usaha dan anak usaha BNI yang lain.
sumber: radar surabaya
Sedangkan di posisi kedua adalah pembiayaan produktif/ SME yang berkontribusi 22,2 persen. “Pembiayaan konsumtif sebagian besar portofolio pembiayaan adalah BNI Griya iB Hasanah sebesar 85,99 persen,” ujar Plt Dirut BNI Syariah Imam Teguh Samtono kepada pers di Jakarta, kemarin (20/4). Dia menambahkan bahwa Seiring dengan pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 20,07 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tercatat Rp 3,49 Triliun dengan rasio Tabungan dan Giro (CASA) sebesar 45,06 persen.
”Alhamdulillah, meski kondisi ekonomi belum menunjukkan perbaikan tahun ini, kinerja BNI Syariah di buka dengan cukup baik,” imbuh Imam. Dia menambahkan Pencapaian kinerja bisnis tersebut tetap memperhatikan kualitas pembiayaan dimana NPF triwulan pertama 2016 tetap terjaga di level 2,77 persen. Sementara itu, BNI Syariah sepanjang kuartal I 2016 mencatatkan aset sebesar Rp 24,67 triliun, tumbuh 20,35 persen dibanding periode Maret 2015 yang tercatat sebesar Rp 20,50 triliun.
“Pertumbuhan aset didorong oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 14,95 persen dan pertumbuhan DPK sebesar 20,07 persen dari tahun sebelumnya pada periode yang sama,” kata Imam. Pertumbuhan kinerja yang positif ini tidak lepas dari peran BNI sebagai induk perusahaan yang terus mensinergikan BNI Syariah dengan induk usaha dan anak usaha BNI yang lain.
sumber: radar surabaya
Langganan:
Postingan (Atom)